AntoniuS SIhaloho..: DI SEKITAR INSIDEN PROVINSI TAPANULI

Kamis, 16 April 2009

DI SEKITAR INSIDEN PROVINSI TAPANULI

Kini masyarakat Sumatera Utara telah kehilangan salah satu pemimpin akibat dari tindakan anarkisme para pengunjuk rasa pendukung Provinsi Tapanuli (Protap) yang dikomandoi GM.Chandra Panggabean. Penyampaian aspirasi masyarakat dalam menuntut haknya disertai tindakan-tindakan tidak terpuji telah menambah “raport merah” penyelenggaraan demokrasi kita. Apalagi masyarakat Sumatera Utara yang dikenal dengan pluralitas dan rasa toleransinya. Pujian terhadap masyarakat Sumatera Utara juga disampaikan oleh Presiden SBY dalam kunjungannya pada Pesta Danau Toba dan panen raya di Simalungun. Di persimpangan jalan Putri Hijau dapat kita lihat papan besar yang terdapat gambar Gubernur Syamsul Arifin dan Presiden SBY yang bertuliskan “Sumut Luar Biasa dan Sumut Model Kerukunan Nasional”. Namun, pasca insiden 3 Februari lalu apakah Sumut masih dapat dikatakan luar biasa?.
Proses demokrasi di Republik ini masih mengalami carut-marut seiring dengan mantra kebebasan yang telah kehilangan kontrol. Otonomi daerah telah menjadi komoditi oleh sebagian elite politik dalam memperebutkan kekuasaan. Rakyat di doktrin dengan dalih kesejahteraan, para tokoh masyarakat dijanjikan kursi kekuasaan, mahasiswa dijanjikan pekerjaan, maka terjadilah diskusi-diskusi alot bagaimana cita-cita besar itu dapat terealisasi. Maka terbentuklah gagasan pembentukan Provinsi Tapanuli. Sudah mahfum, jika terbentuk provinsi baru maka para elite akan mendapat kursi kekuasaan baru dan persaingan untuk itu akan dimulai lagi tentu saja dengan menimbulkan konflik dengan menebar wacana-wacana pembenaran di masayarakat.Otonomi daerah telah menimbulkan kerajaan-kerajaan baru di Republik ini. Konfrontasi-konfrontasi politik pun terjadi. Elite politik yang gagal bersaing mendapat kursi kekuasaan, bergabung dan berspekulasi untuk mencari kursi tersebut tidak peduli apakah sesuai dengan mekanisme, yang jelas kepentingan mereka dapat terwujud. Bagaimanakah dengan pembentukan Provinsi Tapanuli?. Daerah Tapanuli dahulunya adalah pusat kerajaan batak yang sangat harmonis dan sejahtera masyarakatnya. Alasan itulah yang membuat masyarakat Tapanuli kembali bangkit dan memperjuangkan daerahnya agar kembali menjadi daerah yang kuat dan sejahtera yang dipimpin oleh orang tapanuli pula. Satu dasawarsa sudah perjuangan pembentukan Protap hingga kini belum juga terealisasi. Berbagai perjuangan telah ditempuh dengan dukungan-dukungan politik dari Tapanuli hingga ke Jakarta. Satu langkah lagi untuk terwujudnya Provinsi Tapanuli ada di tangan para wakil rakyat di DPRD Sumut (DPRDSU).
Masyarakat yang mendukung Protap merasa dilecehkan dengan tingkah para wakil rakyatnya yang hanya pandai berjanji dan terkesan cuek terhadap keinginan mereka. Spekulasi politik terlihat kontras sekali dalam pembentukan Protap. Para pendukung Protap terus membakar opini rakyat bahwa Protap adalah harga mati, sementara para penentang Protap berusaha terus mencari cara melalui dalih mekanisme untuk menolaknya. Seperti iklan salah satu produk rokok “susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah” telah tertanam di jiwa para wakil rakyat kita.
Konflik Kepentingan
Protap adalah konflik kepentingan elite politik. Sejenak terlepas apakah rakyat tapanuli akan sejahtera atau tidak setelah terbentuknya Provinsi Tapanuli. Meskipun masyarakat Sumatera Utara terkenal dengan tangguhnya dari berbagai tindakan provokasi oleh berbagai pihak, namun untuk Protap telah berbeda. Masyarakat telah berhasil dipecah oleh mereka yang mendukung ataupun menolak Protap dengan kepentingannya masing-masing. Kesemuanya itu adalah akibat dari ketidakdewasaannya para elite politik kita dalam berpolitik sehingga menghalalkan segala cara dan meninggalkan kaidah-kaidah moral dalam mencapai tujuan. Rakyat telah kehilangan sosok pemimpin mana yang harus dipercaya. Semua elite politik mengaku mengatasnamakan rakyat dalam perjuangannya. Kenyataannya, setelah mendapat kursi kekuasaan para elite politik hanya memperjuangkan keluarga dan koleganya. Rakyat kembali menjadi korban hewaniah para elite politik yang haus kekuasaan. Demokrasi yang digembor-gemborkan pemerintah hanyalah omong kosong jika perut rakyatnya lapar. Bagaimana mungkin rakyat dapat berpikir sehat dalam menentukan pemimpinnya jika perutnya lapar?. Kondisi seperti ini sepertinya telah dibiarkan oleh mereka yang memiliki kepentingan poliik. Mereka mendapat pelajaran berharga dari Kolonial Belanda pada masa penjajahan. Hal yang wajar dalam suatu menentukan kebijakan saling berbeda pendapat. Di Negara paling demokratis seperti Amerika Serikat pun masih ada konflik-konflik kecil dalam pengambilan keputusan. Tetapi semua itu dapat diatasi dengan pikiran yang sehat dan mental yang bersih demi rakyatnya. Mereka berjuang demi rakyatnya. Tidak seperti wakil rakyat kita yang bermental pengecut dan oportunis yang selalu haus akan kekayaan dan kekuasaan. Urusan rakyat adalah prioritas terakhir bagi mereka.

Jangan Terpancing Provokasi
Di sebuah media massa saya melihat berita bertuliskan bahwa tindakan pengunjuk rasa yang anarkis dan tega membunuh pemimpinnya sendiri. Saya sepakat bahwa tindakan pengunjuk rasa memang anarkis dan tidak bermoral dalam menyampaikan aspirasinya, dan kalimat “tega membunuh pemimpinnya sendiri” itu saya tidak sepakat karena belum ada penjelasan resmi dari pihak yang berwajib. Saya pikir kalimat-kalimat yang dikeluarkan media massa seperti itu bersifat provokasi dan tidak mencerdaskan rakyat. Media massa seharusnya bersikap objektif dalam menyampaikan beritanya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan dalam penyampaian berita demi menjaga kredibilitas media massa itu sendiri. Terlepas dari dikotomi mendukung atau menolak Protap, saya berpendapat bahwa insiden yang telah menewaskan ketua DPRDSU adalah kumulasi dari ketidakdewasaannya kita dalam berpikir. Rakyat yang telah lama menelan pil pahit kekecewaan terhadap wakil rakyatnya sehingga rakyat menjadi mudah sekali di hasut untuk melakukan tindakan anarkisme. Lantas apakah rakyat dapat disalahkan begitu saja?. Para elite politik dan walil rakyat juga bertanggung jawab dalam insiden ini. Rakyat (pengunjuk rasa) disebut pembunuh wakil rakyatnya pada ketika berunjuk rasa, lalu disebut apakah para wakil rakyat yang korupsi dan berzinah itu? Bukankah mereka menjadi wakil rakyat karena telah dipilih rakyat dan bekerja untuk rakyat?. Para elite politik kita memang paling hebat dalam pembenaran diri dan memanfaatkan situasi untuk menaikkan citranya di mata rakyat, apalagi sebentar lagi akan digelar Pemilu.
Banyak pihak yang mengasumsikan bahwa insiden di DPRD yang menyebabkan kematian Ketua DPRDSU adalah sesuatu yang telah direncanakan dengan matang. Tetapi banyak juga yang berpendapat bahwa insiden itu adalah kecelakaan di luar dugaan dalam suatu unjuk rasa seperti kasus unjuk rasa lainnya yang memiliki korban jiwa. Sebagai masyarakat yang baik, kita harus cerdas dalam menyikapi persoalan ini. Akan banyak pihak-pihak yang mencoba menganggu keharmonisan kita dengan memanfaatkan insiden ini. Kita harus paham bahwa insiden di DPRDSU bukanlah perang SARA, tetapi perang antar elite politik yang tidak bertanggung jawab. Marilah kita semua menyerahkan persoalan ini ke dalam koridor hukum demi menghindari perpecahan masyarakat kita. Semoga.

PENULIS ADALAH MURID DARI SMK PARULIAN 1 MEDAN JURUSAN TI ( TEKNIK INFORMATIKA ),PENGGERAK SOSPOL PARTAI PAHIMA DAN ANGGOTA D’COMTIS

posted by Antonius Sihaloho @ Kamis, April 16, 2009

0 Comments:

Posting Komentar

COmennt aq dunks

<< Home

About Me

: Nama: Antonius Sihaloho; Lokasi: Medan, Medan/Sumatera Utara, Indonesia

Realistis itulah kehidupan.. Yang berarti berani ,jujur, dan menerima apa adanya..,

Lihat profil lengkapku

Posting Komentar

Mengenai Saya